Semua Yang Dihitung Bank Indonesia Sebelum Rupiah Digital Diluncurkan

Ilustrasi.(cnn/Reka)

Negara-negara anggota G20 memasukkan isu Central Bank Digital Currency (CBDC) untuk dibahas lebih lanjut di tingkat working group dan kepemimpinan tingkat tinggi G20 pada 2022.

Sambil menunggu kesimpulan dari pertemuan Deputi Perwakilan Keuangan dan Bank Sentral (FCBD) di Nusa Dua, Bali pada 10 Desember 2021, kami terus mempertimbangkan keuntungan dan kerugian jika CBDC ini dirilis.

Deputi Gubernur BI Dodi Budi Valujo menjelaskan, CBDC muncul sebagai akibat dari suatu kondisi yang tak terhindarkan karena saat ini banyak mata uang yang dikembangkan secara digital.

Ada dua isu CBDC yang dikenal sebagai “rupiah digital” di Indonesia dalam FCBD G20, kata Doddy, yaitu apakah akan diterbitkan oleh bank sentral, hard currency, atau dikeluarkan atau dikeluarkan oleh individu. sektor atau swasta.

Di lingkungan saat ini, CBDC yang lebih maju dikeluarkan oleh sektor swasta, seperti Bitcoin, stablecoin, dan sebagainya. Tentu saja, dari sudut pandang bank sentral, bank sentral menginginkan CBDC diterbitkan.

Namun, Dodi mengatakan semua bank sentral di negara-negara G20 akan terus meninjau dan memperkirakan P&L mereka jika CBDC ini dirilis.

“Dari sisi manfaat akan mempercepat trafik, Flowing juga lebih hemat walaupun tidak ada biaya cetak,” jelas Dodi saat konferensi video dengan perwakilan media di Bali, dikutip Sabtu (12/11/2021).

“Kami hanya perlu mempertimbangkan biaya keuangan makro atau risiko CBDC. Karena CBDC ini sangat cepat mempengaruhi kecepatan peredaran uang di masyarakat. Tanpa pengawasan ketat, tidak ada rekaman, tidak ada yang tahu,” kata Dodi. Melanjutkan

Oleh karena itu, BI berpendapat bahwa penerbitan dan alur transaksi CBDC ini harus berada di bawah kendali bank sentral. Karena jika di luar pengawasan bank sentral, maka bank sentral akan semakin sulit melihat alur operasional penerbitan CBDC.

Akibatnya, jika CBDC tidak diawasi oleh bank sentral, maka hasil akhirnya akan berdampak pada likuiditas CBDC terhadap harga dan inflasi.

“Karena memungkinkan konsumsi masyarakat, aksi sosial dan investasi tanpa mengetahui berapa likuiditas yang ada,” ujarnya.

Hal lain yang juga dikhawatirkan bank sentral saat menerbitkan CBDC adalah risiko efektivitas kebijakan. Ditambah juga dari dampak risiko sektor keuangan.

BI khawatir bank-bank yang tidak terdaftar akan meminjamkan, mengarah ke shadow banking.

“Ingat kejadian di China, di mana sebagian besar transaksi terkait dengan aktivitas perbankan digital elektronik. Ini terus kami pantau,” jelas Dodi.

Semua bank sentral juga tidak memiliki target kapan CBDC ini dapat dirilis karena tidak ada kesepakatan dan standarisasi bahwa CBDC dapat disepakati oleh semua negara. Karena diharapkan CBDC dapat digunakan baik untuk transaksi domestik maupun lintas batas.

“Intinya kalau ada CBDC harus ada konektivitas lintas batas untuk memudahkan transaksi antar negara, cepat dan murah.”

“Murah itu penting, kalau tidak ada standarisasi tentu ada biaya yang akan timbul jika terjadi transaksi lintas batas,” jelas Dodi soal Rupiah Digital.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published.